SawojajarNews - Tahun 2019 bisa jadi tahun paling panas bagi sejarah penyelenggaran pesta demokrasi di Indonesia. Setidaknya, dengan adanya Pilpres, Pileg, dan Pilkades di tahun ini, membuat suhu perpolitikan sempat menghangat.
Di skala nasional, masyarakat sempat memanas dengan adanya pilihan Presiden. Bahkan, buntut dari pesta demokrasi ini harus menelan 9 korban jiwa pasca aksi kerusuhan 22 Mei di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Menghangatnya suhu perpolitikan di skala nasional tidak terlepas dari adanya polarisasi masyarakat yang terbagi menjadi dua kubu. Yakni kubu 01 dengan sebutan kecebong, dan kubu 02 yang dikenal dengan kampret.
Polarisasi dua kubu ini, menurut para ahli merupakan buah dari adanya sistem Presidential Thresold, yang secara tidak langsung melahirkan hanya sedikit calon presiden. Bahkan hanya dua Capres.
Minimnya Capres yang maju inilah yang membuat masyarakat harus terbagi menjadi dua kelompok saja. Kabar buruknya, dua calon yang maju merupakan mereka yang berhadapan di Pilpres 2014 yang lalu. Jadi, bisa dikatakan laga Pilpres 2019 lebih panas karena ada unsur "balas dendam" atas Pilpres 2014.
Kondisi tersebut hampir sama di pemilihan Kepala Desa Sawojajar
Memanasnya suhu perpolitikan nyatanya tidak hanya terjadi di kalangan elit. Di akar rumput masyarakat kelas bawah juga sempat menghangat. Kali ini tidak hanya dampak dari Pilpres, namun juga efek adanya pemilihan Kepala Desa yang diadakan tidak lama setelah Pilpres berlangsung.
Sama seperti periode-periode sebelumnya, banyak yang mengatakan pemilihan Kepala Desa terasa lebih "hangat" persaingannya dibandingkan dengan Pilpres atau Pileg.
Hal ini tidak lain tidak bukan karena pada pemilihan Kepala Desa, kita bisa jadi berbeda pilihan dengan tetangga, ataupun kerabat. Akibat adanya perbedaan yang begitu dekat, konflik pun rawan terjadi disaat adanya Pilkades.
Kompetisi di level Pilkades juga terbilang cukup tajam. Bahkan, tidak jarang persoalan mistis (read; perdukunan) dan wuwuran (money politik), menjadi hal yang lazim untuk memuluskan perjalanan calon Kades menduduki kursi nomor satu di desa tersebut. Meskipun tidak semua calon melakukannya!
Agustusan menjadi momen rekonsiliasi pasca pesta demokrasi
Tidak menutup kemungkinan, pasca adanya dua hajat demokrasi di level nasional maupun level desa, masih ada terjadinya "gesekan" psikologis di kalangan masyarakat bawah akibat perbedaan pilihan.
Menghadapi perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke 74, kesempatan ini merupakan momen terbaik untuk terwujudnya rekonsiliasi baik para elit politik, maupun masyarakat bawah.
Dengan kembali merefleksikan semangat persatuan dan kesatuan di hari Proklamasi nanti, pemerintah pusat maupun pemerintah desa seharusnya memfasilitasi berbagai event untuk kembali menyatukan bangsa Indonesia yang sempat terbelah akibat perbedaan pandangan politik.
Tentu kita sepakat, Negara Indonesia tidak akan pernah lahir jika Bangsa yang ada di dalamnya tidak menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan. Bahkan, benih-benih lahirnya Negara Indonesia baru mulai nampak setelah para pemuda menggelar Sumpah Pemuda guna menyatukan semua elemen bangsa untuk berikrar bersatu dalam bangsa, bahasa, dan negara.
Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan dalam pesta demokrasi, namun persatuan dan kesatuan merupakan pondasi dalam kemajuan sebuah negeri yang tidak bisa ditawar lagi.
Sekarang, tugas pemerintah pusat dan desa ialah, bagaimana mereka bisa memanfaatkan perayaan Agustusan sebagai moment terbaik untuk menyatukan kembali masyarakat kita.
Tidak hanya itu, masyarakat juga sudah saatnya menerima hasil keputusan pemilihan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Artinya, segala perbedaan, perselisihan, atau bahkan permusuhan sudah saatnya kita kubur bersama demi sebuah persatuan.
